Aceh Utara, Relasipublik.Com.- Puluhan nelayan di Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara, melakukan aksi protes di kantor Bupati Aceh Utara, terkait aktivitas kapal trawl yang dianggap telah menghambat pendapatan nelayan tradisional, Selasa (24/11/2020).
Amatan Relasipublik di lokasi, para nelayan memadati kantor Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) untuk menyampaikan aspirasinya.
Persoalan pukat Trawl ini bukan masalah baru dan sudah berulangkali disampaikan ke aparat, namun kapal pukat Trawl tetap beroperasi. Jika aparat penegak hukum di laut saja tidak mampu, lantas kemana lagi nelayan ini mengadukan permasalahan yang dihadapinya.
“Maksud dan tujuan kami hari ini ingin mengadu kepada bapak Bupati bahwa nelayan di Samudera sangat resah dengan aktifitas pukat trawl, kami saat ini sudah tidak ada pendapatan lagi karena semua ikan di perairan wilayah kami sudah di jaring olah kapal trawl atau jaring harimau,” keluh salah satu perwakilan dari nelayan Samudera, Aceh Utara Mansurdin.
Tampak dilokasi kedua belah pihak sempat berdialok dan berujung perdebatan sengit, karena tidak ada titik temu selanjutnya pada pukul 12.15 WIB puluhan nelayan tersebut kembali memadati kantor Bupati setempat.
“Kami bukan tidak mau mendengarkan pendapat dari dinas, tapi diskusi kami dengan dinas tidak ada titik temu, maka kami harus mengadu langsung kepada Bupati yang sudah kami pilih dulu,” ujar Mansurdin.
“Ini sudah berlarut-larut selama tiga tahun, sudah pernah koordinasi dengan dinas Perikanan namun tidak membuahkan hasil. Hari ini kami ingin ketemu dengan bupati,” tuturnya.
Katanya, akibat kapal trawl ini sangat meresahkan kami, perekonomian nelayan setempat terhambat bahkan terancam lumpuh karena nelayan yang melaut tidak membawa hasil tangkapan. Ia juga menambahkan kapal trawl juga telah merusak jaring tradisional nelayan, karena ketika kami pasang jaring semua hancur terkena trawl, ikan-ikan semua habis.
Padahal sudah ada aturannya tidak dibolehkan menggunakan pukat harimau, namun saat ini aktifitas kapal yang menggunakan pukat trawl sangat merajalela di lautan. Para nelayan berharap kepada pemerintah menindak tegas aktifitas kapal trawl tersebut.
Para nelayan kata Mansurdin, akan membuat aksi yakni membakar pukat trawl apabila ditemukan. Hal itu dilakukan jika pemerintah daerah melalui intansi terkait tidak peduli dengan keluhan masyarakat nelayan tersebut.
Menurutnya, lebih kurang 70 unit lebih pukat trawl yang beroperasi di kawasan tersebut. Jarak mereka berkerja mulai 100 meter dari pinggir pantai hingga beberapa mill ke tengah laut, selama 24 jam.
“Kami tidak bisa bersabar lagi, sudah kelaparan. Kalau dulu pendapatan kami bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tapi sekarang tidak mencukupi lagi,” ungkapnya. (Azhari)
